REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari menyebut pemerintah patut mengkaji ulang pembatalan penambahan dana partai politik. Ia menilai justru dana parpol lebih baik daripada dana aspirasi yang diusulkan DPR
"Kalau saya melihat lebih baik pemerintah memberikan dana parpol ketimbang dana aspirasi," kata Qodari saat dihubungi ROL, Ahad (28/6).
Menurutnya dana parpol lebih bermanfaat menyeluruh karena diberikan pada lembaga. Dibandingkan memberi Rp 20 miliar kepada masing-masing individu di DPR.
Dana parpol yang diberikan kepada parpol, menurutnya, lebih mudah diawasi karena diberikan kepada lembaga. Selain itu peluang korupsi lebih minim dibandingkan diberikan masing-masing kepada 560 orang anggota parlemen.
Apalagi, kata dia, setiap partai politik memang memerlukan bantuan dana dari pemerintah. Dana ini yang kemudian menjadi pembiayaan kegiatan parpol. Selama ini dana parpol yang diberikan sebesar Rp 108 per suara kepada parpol dinilainya masih terlalu kecil.
Sebelumnya, Tjahjo mengusulkan penambahan dana parpol hingga 10 kali lipat. Menurut Tjahjo, selama ini, banyak terjadi korupsi oleh anggota sebuah partai politik karena dana parpol yang sedikit. Namun kemudian usulan tersebut dibatalkan karena tidak semua pihak menyetujui wacana tersebut.
