REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sehubungan dengan itu, pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris mengatakan, usulan pergantian menteri oleh PDI Perjuangan tidak perlu ditanggapi secara serius. Alasannya, reshuffle merupakan hak prerogatif presiden.

"Saya kira, itu enggak perlu ditanggapi serius. Itu namanya juga usulan. Maunya PDIP kan ganti-ganti begitu saja. Siapa penggantinya dan seterusnya itu kan tergantung Presiden," ucap Syamsuddin Haris saat dihubungi, Senin (29/6).

Pada Ahad (28/6) kemarin, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristyanto mengklaim partainya sudah mengusulkan politisi PDIP Wiryanti Sukamdani sebagai calon pengganti Menteri Arief Yahya di Kementerian Pariwisata. Namun, Syamsuddin menilai Presiden Joko Widodo belum tentu akan mengganti posisi Menteri Arief Yahya.

Syamsuddin melanjutkan, usulan tersebut juga tidak bisa langsung dianggap bahwa PDIP menarget posisi menteri-menteri yang diisi kalangan profesional.

Seperti diketahui, Menteri Arief termasuk kalangan nonpartai yang diangkat presiden ke dalam kabinetnya. Di sisi lain, jelas Syamsuddin, sosok Wiryanti pun sebagai mantan Ketua Badan Promosi Pariwisata Indonesia (BPPI) juga termasuk profesional, tidak hanya politisi. "Profesional, ke profesional juga," kata dia.

Hanya saja, dualisme profesional-politisi mesti dikembalikan lagi pada keinginan pribadi presiden. Bila presiden menilai kinerja sejumlah menterinya masih baik, kata Saymasuddin, maka usulan dari partai penguasa sekalipun tidak akan sebanding.

"PDIP boleh mengusulkan, tapi ya belum tentu bisa diterima oleh Presiden," tutur Syamsuddin.

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristyanto menyebut Wiryanti Sukamdani sebagai calon Menteri Pariwisata dalam isu reshufle kabinet Kerja Joko Widodo. Adapun Wiryanti sendiri hingga kini tercatat sebagai anggota DPR Komisi X dari daerah pemilihan DKI Jakarta I.

"Kalau di isu reshufle, Yanti Sukamdani ini sebagai calon pengganti menteri pariwisata," kata Hasto saat mengenalkan tokoh-tokoh PDIP kepada para peserta Sekolah Partai di Lenteng Agung, Jakarta.

Ikuti Whatsapp Channel Republika