REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta pihak berwajib berperan aktif dalam kasus penghinaan Presiden Joko Widodo sebagai lambang negara. Menurut dia, Kemendagri juga tidak akan tinggal diam jika dalam internalnya melakukan tindakan penghinaan.

"Mendagri harus siap, siapa kawan dan siapa lawan, kita akan ambil sikap, sebaiknya Kepala TNI, Kapolri harus tegas, jangan takut-takut," katanya di Kemendagri, Jakarta, Senin (29/6).

Tjahjo mengatakan adanya menteri yang telah menghina presiden Joko Widodo. Meski begitu, Tjahjo enggan menyebut menteri yang dimaksud. "Ya anda (wartawan) lebih tahu, kalau saya yang jawab nggak serulah," ujarnya.

Dia pun meminta agar para petinggi negara bisa menghormati presiden Jokowi. Menurut dia, pimpinan lembaga, kepala daerah, termasuk para pembantu presiden bisa menyampaikan kritikan dan masukannya langsung kepada presiden tanpa harus ditutup-tutupi. "Kita harus bedakan, mana masukan dan kritik serta saran, itu boleh, asal jangan menghina, saya kira presiden terbuka 24 jam," kata Tjahjo.

Apalagi, kata Tjahjo, hal tidak patut tersebut dilakukan oleh menteri yang notabene adalah pembantu presiden. Menurut dia, sebagai pembantu presiden sudah semestinya para menteri memiliki visi dan misi yang sejalan dengan presiden. "Menteri kan itu tangan kirinya, sedangkan gubernur, bupati, dan wali kota itu tangan kanannya," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika