REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Fraksi partai Golkar meminta masukan pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP). Ketua Fraksi Golkar, Ade Komaruddin mengatakan, kalau UP2DP disetujui oleh DPR dan Pemerintah, pihaknya akan melakukan komunikasi intensif dengan KPK.

Soal UP2DP yang menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Menurut Ade, pemerintah tidak perlu memaksakan diri kalau tidak ada anggarannya. “Kalau memang anggarannya tidak ada ya jangan,” kata Ade Komaruddin usai bertemu KPK di kompleks parlemen senayan, Senin (29/6).

Menurut Ade, DPR lebih bagus untuk berorientasi pada hal-hal yang paling mendesak yang dibutuhkan rakyat saat ini. Untuk hal-hal yang kurang mendesak, imbuh dia, masih banyak waktu untuk dapat direalisasikan. “Tapi kalau program bagus dan ruang fiskal APBN ada, kenapa tidak kita jalankan,” imbuh Ade.

Fraksi Golkar sudah mendapat masukan dari pimpinan KPK soal UP2DP ini. Menurut Ade, saran dari PLT Ketua KPK soal UP2DP ini, adalah membentuk tata kelola keuangan yang sesuai dengan tata kelola keuangan negara. Selain itu, perencanaan programnya juga harus jelas.

Ikuti Whatsapp Channel Republika