REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengembangan industri galangan kapal nasional dipastikan menjadi salah satu prioritas industri nasional. Bahkan, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan kementerian, institusi dan BUMN wajib membeli kapal dari galangan kapal nasional dan tidak lagi membeli kapal dari luar negeri.
"Urgensi pengembangan industri galangan atau shipyard juga agar kita bisa menghemat USD 1,25 miliar atau Rp 15 triliuin per tahun dibanding jika mengimpor kapal selama ini. Berarti ini sekaligus mengurangi defisit neraca perdagangan yang diakibatkan dari pembelian kapal impor," ujar Menperin Saleh Husin usai kegiatan buka puasa bersama di kediamannya kawasan Widya Chandra, Jakarta, Senin (29/6).
Selain itu juga meningkatkan industri pendukung perkapalan di dalam negeri seperti perbankan nasional, lembaga pembiayaan, asuransi, dan komponen.
"Apalagi, langkah strategis ini sesuai Nawa Cita pemerintahan kita. Pak Jokowi bahkan telah langsung menginstruksikan agar kementerian, lembaga dan BUMN wajib membeli kapal dari galangan dalam negeri," ujarnya sembari menekankan langkah ini mendorong kemandirian industri galangan kapal untuk mendukung 'Poros Maritim Dunia'.
Saleh Husin mencontohkan, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah memperhitungkan pembelian kapal-kapal dalam lima tahun ke depan. Sedangkan perusahaan-perusahaan BUMN membutuhkan kapal sebanyak 80 unit. "Dari situ, terlihat jelas bagaimana dahsyatnya dampak pembelian kapal ke galangan kapal nasional," ujar dia.
Di Indonesia, terdapat 250 galangan kapal. Sebanyak 105 perusahaan berada di Batam dan 145 unit di luar Batam.
Menperin juga memastikan dukungan bahan baku berupa baja untuk industri galangan kapal. "Produk baja dari PT Krakatau Steel dan Krakatau Posco telah mumpuni mendukung industri ini. Intinya kita siap, apalagi sudah didukung dan diperintahkan Presiden," ucap dia
Ikuti Whatsapp Channel Republika