Selasa 30 Jun 2015 15:56 WIB

Sutiyoso: Ancaman Keamanan Pilkada Serentak Perlu Diwaspadai

Rep: Issha Harruma/ Red: Bayu Hermawan
Calon Kepala Badan Intelejen Nasional, Letjen TNI Purnawirawan Sutiyoso (kiri) bersama Ketua Komisi I Mahfud Sidik di Ruang Rapat Komisi I DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (30/6).  (Republika/ Raisan Al Farisi)
Foto: Republika/Raisan Al Farisi
Calon Kepala Badan Intelejen Nasional, Letjen TNI Purnawirawan Sutiyoso (kiri) bersama Ketua Komisi I Mahfud Sidik di Ruang Rapat Komisi I DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (30/6). (Republika/ Raisan Al Farisi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Letjen (Purn) Sutiyoso mengatakan pelaksanaan Pilkada serentak harus mendapat perhatian serius, untuk mencegah timbulnya gangguan keamanan.

Pilkada serentak yang baru pertama kali diadakan di 269 daerah, lanjutnya, menjadi ancaman bagi stabilitas politik di tingkat daerah yang perlu diwaspadai.

"Jika 10 persen dari 269 daerah terjadi kerusuhan di wilayah, itu akan cukup memengaruhi stabilitas politik serta pertahanan dan keamanan nasional," katanya saat menyampaikan visi misinya di depan Komisi I DPR di gedung DPR, Jakarta, Selasa (30/6).

Di bidang pertahanan dan keamanan, Sutiyoso mengatakan, ancaman separatisme di berbagai provinsi harus terus diwaspadai. Provokasi separatisme, lanjutnya, harus dicegah sedini mungkin terlebih ancaman terorisme dan ekstrimisme terus ada dan semakin dinamis.

"Munculnya seruan dari organisasi teroris untuk melakukan teorisme di negara masing-masing harus diwasapadai," ujarnya.

Laki-laki yang biasa disapa Bang Yos itu mengatakan, infiltrasi atau penyusupan agen asing terkait separtisme, keuangan, telekomunikasi dan lainnya juga perlu diwaspadai.

Begitu juga dengan ancaman kejahatan terorganisir seperti kejahatan keuangan, perdagangan manusia, imigran gelap, dan penjarahan kekayaaan laut, yang semakin membahayakan kepentingan nasional.

"Ancaman itu terjadi di darat di Timor Timur, Papua dan Kalimantan. Maupun di laut sebagai dampak dari konflik laut Cina Selatan. Perlu diberi respon yang cepat," katanya.

"Tertinggalnya pembangunan di pulau perbatasan dan pulau terdekat dapat berpengaruh pada integritas terirorial Indonesia, sementara kondisi alutsista dinilai belum memadai untuk memaksimalkan kesiapan negara," jelasnya.

Selain politik dan pertahanan serta keamanan, Sutiyoso juga menjabarkan beberapa ancaman di bidang lain, seperti teknologi, ekonomi, ideologi, dan sosial budaya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement