REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keluhan para pelaku usaha industri makanan minuman terkait pasokan bahan baku mendapat tanggapan serius dari Kementerian Perindustrian. Menteri Perindustrian Saleh Husin, memastikan pihaknya akan memperjuangkan penyediaan bahan baku demi keberlangsungan industri tersebut.
"Kami terbuka pada masukan dan masalah-masalah yang dihadapi para pelaku usaha. Ini sebagai dasar mengambil kebijakan yang tepat," ujar Saleh usai acara Focus Group Discussion bersama para pemimpin perusahaan makanan minuman dan pengurus Gabungan Pengusaha Makanan Minuman Indonesia (GAPMMI) di Jakarta, Rabu (1/7).
Karenanya, pemerintah tidak akan mempertaruhkan aktivitas industri. Pemenuhan kebutuhan industri, katanya, akan menjadi salah satu fokus program Kementerian Perindustrian ke depannya.
Menurut Saleh, beberapa kebutuhan bahan baku untuk industri yang mendesak dipenuhi adalah garam dan gula khusus industri.
Senada dengan Saleh, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, menegaskan pihaknya juga mendukung penyediaan kebutuhan bahan baku dan bahan penunjang industri.
"Apa yang dibutuhkan rekan-rekan pengusaha makanan minuman, akan kami perjuangkan bersama Kementerian Perindustrian dan kementerian lainnnya," tuturnya.
Sebagai informasi, hasil harmonisasi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) memasukkan industri pangan sebagai salah satu kelompok industri prioritas untuk dikembangkan.
Hingga kini, jumlah industri makanan mencapai 5852 unit usaha dengan jumlah tenaga kerja mencapai 832 ribu. Di sisi lain, jumlah usaha minuman dan tembakau mencapai 1513 unit yang dengan jumlah pekerja sebanyak 422 ribu orang.
Pada 2014, industri makanan dan minuman memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar Rp 560,62 triliun atau memberikan kontribusi sebesar 29,95 persen terhadap PDB industri pengolahan non-migas. Di tahun yang sama, nilai ekspor industri makanan dan minuman mencapai 5,55 miliar dolar AS atau menyumbang 4,73 persen dari seluruh ekspor hasil industri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika