REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyampaikan realisasi penyerapan anggaran pembangunan daerah seluruh Indonesia mencapai 25,92 persen pada semester I/2015. Ia berharap agar penyerapan anggaran daerah pada semester II dapat mencapai hingga 50 persen.
"Kami cek semuanya per 30 Juni 2015 penyerapan anggaran daerah 25,92%. Kami berharap semester kedua ini bisa mencapai di atas 50%," kata Tjahjo dalam Rakernas Keuangan Daerah, di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Kamis (2/7).
Lebih lanjut, ia mengatakan, laporan penyerapan anggaran daerah ini akan disampaikannya pada rapat kabinet yang akan digelar sore ini. Penyerapan anggaran di daerah ini, sambung dia, dapat membantu pertumbuhan ekonomi nasional.
Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan kebijakan anggaran pembangunan dapat memberikan dampak pertumbuhan ekonomi hingga lima kali lipat bagi masyarakat. Menurut JK, cepat atau lambatnya penyerapan anggaran pembangunan bukan hanya masalah memenuhi administrasi penyerapan, tetapi juga dampaknya terhadap masyarakat.
"Kita tidak bicara daya serap, itu bukan administratif tapi impact-nya. Kalau anda beri pekerjaan segera, uang mengalir dari kontraktor, dia beli semen, kayu, pasir, dia bayar. Maka pengusaha kayu, pasir, semen dia gerak, dia bayar ke pegawainya. Dia beli gula dan beras, itu namanya multiple effect," jelas Kalla.
Lebih lanjut, Kalla mengatakan, agar suatu daerah dapat berhasil tumbuh, maka diperlukan infrastruktur yang baik serta izin yang mudah. Kemudian pemerintah pusat serta pengusaha dapat membantu dengan menanamkan investasinya ke daerah-daerah.
Untuk mendorong percepatan pembangunan, lanjut JK, pemerintah daerah pun perlu lebih berani dalam menjalankan kebijakan dan program pemerintah. "Maka kemudahan dan perbaikan infrastruktur itu beri rancangan dan kemudahan. Butuh keberanian di daerah dan ketegasan," kata JK.