REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemarin meminta agar Polri memberantas mafia hukum di tubuh Polri. Hal tersebut disampaikan Jokowi saat menjadi inspektur upacara pada peringatan hari Bhayangkara ke 69, di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat.
Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengakui mafia hukum memang ada di tubuh Polri. "Mafia hukum di Polri yang sering ada itu Markus (Makelar Kasus)," ujar Badrodin, melalui sms kepada Republika, Kamis (2/7).
Menurutnya, hal tersebut terjadi karena penyidik maupun atasan memberikan peluang. Karena itu, mafia hukum di tubuh Polri akan diantisipasi kedepannya.
Beberapa langkah yang akan ditempuh oleh Badrodin dalam mengantisipasi mafia hukum di tubuh Polri yaitu meningkatkan pengawasan dalam proses penyidikan. Setiap kasus yang rawan selama proses hukum akan dikawal.
Selain itu, lanjutnya, Polri akan memonitor terus perkembangan kasus pihak berpekara yang merasa dirugikan. "Melakukan tapping dan tindak tegas," kata Badrodin menambahkan.
Badrodin menghimbau kepada siapapun yang mengetahui ada anggota Polisi menjadi mafia hukum agar ditangkap. Akan tetapi, penangkapan harus berdasarkan bukti yang kuat.
Sebelumnya, Badrodin mengklaim sudah melakukan upaya pemberantasan dengan maksimal terhadap mafia hukum di tubuh Polri. Badrodin mengharapkan pemberantasan tersebut berhasil.