REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian bidang ekonomi dalam kabinet pemerintah Presiden Joko Widodo terus menjadi pembicaraan. Mereka dianggap tak dapat memperbaiki perekonomian Indonesia dan dinilai sudah tak memiliki kredibilitas.
Pengamat Ekonomi Tony Prasentiantono mengatakan, melihat kondisi itu, maka penggantian (reshuffle) kabinet menjadi mutlak. Ia menambahkan, para menteri terlalu optimis dengan membuat target terlalu tinggi.
"Kenapa harus direshuffle? Ya karena banyak menteri di bidang ekonomi saat ini targetnya tidak terlaksana. Targetnya terlalu tinggi, padahal saat ini pelamahan ekonomi sedang melanda Indonesia," tutur Tony saat menghadiri acara ANZ Market Insight, di Jakarta, Kamis, (2/7).
Menurutnya, para menteri di bidang ekonomi terlalu sering membuat publik terbuai dengan optimismenya. "Itu bisa menjadi muluk-muluk, sebab tak ada aksi konkrit yang dilakukan," tambahnya.
Tony mencontohkan, target penerimaan pajak terlampau tinggi, yakni mencapai Rp 1.484 triliun pada tahun ini. Sebelumnya Rp 1.072 triliun pada tahun lalu.
Contoh lain, target menteri perdagangan yang ingin meningkatkan ekspor hingga 300 persen selama lima tahun ke depan. "Target itu tak realistis," ungkapnya.
Lebih lanjut Tony mengatakan, aksi yang dilakukan para menteri tersebut justru membuat banyak pelaku pasar modal ragu. Baginya Indonesia butuh sosok ekonom yang mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi pasar.