REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Indonesian Legal Roundtable (ILR) Erwin Natoesmal Oemar menyayangkan beberapa nama dari pejabat kepolisian dan kejaksaan ikut lolos dalam seleksi calon pimpinan (capim) KPK tahap pertama. Menurutnya calon-calon ini hendaknya tidak menjadi prioritas pemilihan oleh Pansel KPK.

"Pansel harus berpikir ulang bahwa perwakilan kepolisian dan kejaksaan hendaknya jangan dijadikan prioritas," kata Erwin saat dihubungi ROL, Ahad (5/7).

Pasalnya menurut dia jikalau ada capim yang berkompeten dari kedua institusi tersebut seharusnya mereka tidak berasa di KPK. Mereka harusnya berada di institusi masing-masing untuk memajukan di sana.

Menurutnya kompetensi mereka seharusnya digunakan untuk memajukan institusi agar lebih dinilai positif oleh masyarakat. Sebab, seperti diketahui insitusi semisal Polri sudah terlanjur dinilai buruk oleh publik.

Mereka yang memiliki kompetensi, ujar dia, harus fokus ke arah tersebut. Bukan kemudian mengambil wilayah yang bisa ditempati pihak berkompeten lainnya.

Atas dasar itu, ia mengkhawatirkan keberadaan mereka dalam struktural KPK justru membawa misi tersendiri. Tidak menutup kemungkinan perwakilan dua institusi tersebut bertujuan untuk membajak KPK bukan memberantas korupsi sesuai visi misi lembaga ini.

Sebelumnya, Sabtu (4/7) kemarin nama- nama capim KPK telah diumumkan lolos oleh Pansel. Sebanyak 194 nama capim KPK lolos dalam tahapan pertama yakni seleksi administrasi. Calon ini datang dari berbagai kalangan san didominasi advokat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika