REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kapolri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti mengatakan setiap daerah yang akan melaksanakan pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) serentak memiliki tingkat kerawanan masing-masing.
Polri akan menggunakan parameter yang sama dalam mengidentifikasi tingkat kerawanan tersebut, kata Badrodin dalam acara "Silaturahim Intelektual Muhammadiyah" di Jakarta, Ahad (5/7) malam.
"Kami mendasarkan pada pemilihan kabupaten atau kota. Itu sudah ada parameternya. Pertama, kelengkapan penyelenggara. Kedua, sejarah konfliknya. Ketiga, pertai politiknya, dualisme kepengurusan atau tidak. Kemudian karakter masyarakat dan situasi konflik," ucapnya.
Badrodin mengatakan pula bahwa sifat serentak dalam pilkada mendatang tidak perlu dikhawatirkan karena polisi sudah siap untuk proses pengamanannya. "Semua pasti ada (potensi konflik), seperti pemilu presiden dan legislatif, tidak apa-apa," katanya ketika ditanya mengenai seberapa rawan terjadinya konflik dalam pelaksanaan pilkada serentak.
Selain itu, Badrodin juga mengatakan masalah anggaran yang saat ini masih dalam proses. "Yang sebelumnya kurang Rp 700 miliar, kemarin sudah kurang Rp 500 miliar. Masih terus dilengkapi," ucapnya.
Kapolri menegaskan dirinya optimistis bahwa pilkada serentak akan dilaksanakan pada 9 Desember 2015 tanpa hambatan apapun. Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengadakan forum "Silaturahim Intelektual Muhammadiyah" untuk menjaring pemikiran-pemikiran dari para intelektual organisasi tersebut dalam rangka menyongsong Muktamar ke-47 di Makassar.
Hadir dalam sarasehan tersebut antara lain Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsudin, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Perindustrian Salih Husin, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, dan mantan Rektor ITB Akhmaloka.
Dalam acara tersebut, Badrodin juga meminta seluruh peserta acara untuk membantu Polri dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika