REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Penyerapan anggaran APBD di daerah hingga semester pertama 2015 ini terhitung masih rendah. Dari data yang diungkapkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) per 30 Juni 2015 yakni realisasi belanja APBD provinsi rata-rata 25,9 persen, dan realisasi belanja APBD kabupaten/kota 24,6 persen.

Hal ini salah satu faktornya diduga karena ada Pemerintah Daerah (Pemda) yang kembali maju Pilkada (petahana) menahan realisasi anggaran demi menaikkan elektabilitasnya. Pakar Ekonomi Hendri Saparini mengatakan modus itu digunakan untuk menaikkan elektabilitas petahana tersebut menjelang detik-detik Pilkada.

“Kalau dihubungkan Pilkada serentak, serentaknya ini kayaknya di akhir. Dia akan tunda semua, karena ini bisa digunakan sebagai alat politik," ujar Hendri Saparini diskusi dengan topik ‘Optimalisasi Penyerapan Anggaran dan Permasalahan Daerah’ di Gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (6/7).

Ia mengatakan seperti yang terjadi dalam kontestasi politik selama ini baik Pemilu, Pilpres maupun Pilkada, mengenai adanya election budget. Menurutnya, hal ini juga sebagai salah satu faktor untuk dapat memenangkan kontestasi tersebut.