REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rapat paripurna DPR RI menyetujui pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) . Dengan pencabutan ini, maka langkah pemerintah untuk menyusun Rancangan Undang-Undang JPSK terbuka lebar.
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro merasa lega karena akhirnya pemerintah bisa segera memiliki protokol krisis melalui RUU JPSK yang akan dibahas dan disahkan dalam masa sidang selanjutnya, yakni pada Agustus.
"Untuk pertama kalinya, kita punya kesempatan membangun sistem pengendalian untuk mencegah gangguan eksternal yang bisa berdampak buruk bagi stabilitas keuangan kita," kata Bambang seusai menghadiri rapat paripurna, Selasa (7/6).
Bambang menambahkan UU JPSK sangat penting di tengah kondisi global yang tengah bergejolak seperti saat ini. Untuk menghadapi gejolak itu, ujar dia, diperlukan landasan hukum yang kuat. Selama ini sudah ada namun tidak kuat karena terpisah-pisah seperti melalui UU Bank Indonesia, UU Otoritas Jasa Keuangan.
"Perlu UU yang utuh yaitu UU JPSK yang akan menjadi dasar hukum penyelematan apabila ada gejolak di pasar keuangan," kata Bambang.
Seperti diketahui, Perpu JPSK perlu dicabut karena menjadi penghambat masuknya pembahasan RUU JPSK ke meja dewan. Pada tahun 2008, di tengah gejolak krisis keuangan global, pemerintah berinisiatif menerbitkan serangkaian kebijakan termasuk penerbitan Perpu Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang tentang Bank Indonesia.
Kemudian Perpu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Dan terakhir Perpu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan Dengan berbagai pertimbangan, Perpu JPSK kala itu tidak mendapat persetujuan DPR untuk disahkan sebagai undang-undang.
Ketua DPR RI Setya Novanto mengatakan RUU JPSK masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015. Dia mengatakan RUU JPSK akan mulai dibahas dalam masa sidang pada 14 Agustus.
"RUU JPSK penting segera disahkan menjadi undang-undang di tengah kondisi ekonomi global yang tidak bagus seperti sekarang," kata Setya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika