REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesian Coruption Watch (ICW) menilai perlu kembali dipertimbangkan peningkatan subsidi negara terhadap partai politik (parpol). Hal itu dilakukan untuk mencegah adanya konglomerasi parpol oleh dominasi elite.

"Dominasi elite masuk untuk menguasai partai ini semakin tinggi, di situ harusnya negara masuk untuk memperbaiki dengan cara memberikan porsinya," ujar Kordinator Bidang Korupsi dan Politik ICW, Donal Fariz dalam diskusi Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) di Radio Dalam, Jakarta, Selasa (7/7)

Menurutnya, dengan begitu negara juga bisa mendorong parpol untuk memperbaiki tata kelola keuangan internal parpol. Jika revisi bantuan parpol diubah, kata dia, juga harus disertai mekanisme pengaturannya. Donal melihat sejak terjadinya penurunan subsidi kepada parpol membuat kondisi parpol semakin memburuk, itu juga yang kemudian menyebabkan adanya penguasaan oligarki parpol oleh kaum elitis.

"Memang uang berapa pun tidak akan cukup untuk partai, tetapi harus dicari item-item kebutuhan mendasar partai, di mana negara mampu disubdisi, kalau ini terus dibiarkan terus menerus, akan semakin buruk," ujarnya.

Selain itu juga adanya oligarki dalam Parpol juga berpengaruh terhadap pengambilan kebijakan yang ada di parlemen. Menurutnya, jika ini dibiarkan ini juga akan merugikan negara.

Dia menambahkan meskipun menilai perlunya peningkatan subsidi negara kepada Parpol, harus disertai dengan perhitungan yang tepat. Menurutnya, pola penghitungan subsidi parpol harus disesuaikan dengan kebutuhan mendasar parpol.

Ikuti Whatsapp Channel Republika