REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menantang pejabat Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) untuk diaudit terkait harta kekayaan yang dimiliki.
"Saya mau nantang semua pejabat di BPK yang ada. Bila perlu buktikan pajak yang kalian bayar, harta kalian berapa, biaya hidup kalian, anak anak anda kuliah dimana," kata Ahok sapaan akrab Basuki di Balai Kota Jakarta, Selasa (7/7).
Basuki mengatakan, pejabat BPK harus dapat membuktikan permintaannya tersebut. Apabila pejabat yang bersangkutan tidak dapat membuktikannya, Basuki mengungkapkan pejabat tersebut tidak pantas untuk bekerja di BPK.
"Saya mau tahu semua, kalau enggak bisa buktikan enggak boleh jadi angggota BPK semua. Nggak boleh periksa orang karena kalian bisa ada unsur masalah," ujar Ahok.
Ahok merasa kesal dengan BPK dengan hasil audit BPK. Ahok tidak menyukai terkait temuan yang dianggap terlalu mahal dalam pembelian Rumah Sakit Sumber Waras, Grogol, Jakarta Barat. "Anda ingin buat kami tidak jadi beli tanah itu (RS Sumber Waras). Kalau nggak jadi beli tanah itu kita nggak jadi bangun rumah sakit kanker dong," kata Ahok.
Sebelumnya Ahok mengaku telah membeli sejumlah tanah di RS Sumber Waras. Namun, belum semua tanah dapat dibeli Pemprov DKI. Ahok menyebutkan dari temuan BPK pembelian tanah 3,8 hektar dinilai terlalu mahal sebesar Rp 191 miliar.
Ahok mengaku sudah membeli dengan harga yang sesuai dengan NJOP bukan berdasarkan model taksiran harga (appraisal). Ia mengatakan dengan harga NJOP harganya akan lebih murah.