REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Muhammad Sanusi mengatakan opini Wajar dengan Pengecualian (WDP) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) DKI 2014, dapat menjadi pembelajaran bagi Pemerintah DKI.

"Kalau BPK bilang WDP pasti ada temuan, pasti ada kesalahan sehingga menurut saya itu jadi cambuk untuk kita," kata Sanusi, Rabu (8/7).

DKI mendapat opini WDP sama seperti pada tahun lalu. Pada masa pemerintahan mantan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo juga mendapat opini WDP, kemudian setelah diambil alih Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama juga mendapat opini yang serupa.

Sementara dua tahun sebelumnya, DKI pernah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama masa jabatan mantan Gubernur DKI, Fauzi Bowo pada 2011 lalu. Sanusi mengatakan kinerja Pemprov DKI harus dapat menjadi lebih baik.

"Memang harus diuber kinerjanya itu kan sudah dua tahun berturut-turut sudah WDP. Jadi sejak pemerintahan Jokowi itu WDP kemudian Pak Ahok (sapaan akrab Basuki) juga WDP," ujar politisi Gerindra ini.

Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama tidak terima dengan standar penilaian BPK. Menurut Basuki laporan keuangan DKI saat ini lebih baik. Sementara hasilnya saat ini DKI meraih opini WDP.

Ikuti Whatsapp Channel Republika