REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi II DPR, Rambe Kamarul Zaman menegaskan dana pengamanan Pilkada serentak 2015 harus segera disediakan. Selain itu, pemerintah juga perlu mencukupi dana untuk para pengawas Pilkada.

"Dana pengamanan Pilkada harus ada dan harus cukup. Pertimbangannya, pengamanan Pilkada kali ini berbeda dengan sebelumnya. Pilkada serentak butuh pengamanan ekstra," tegasnya saat dihubungi ROL, Selasa (8/7).

Menurutnya potensi terjadinya konflik saat Pilkada serentak seperti ketidakpuasan hasil penghitungan suara sangat besar. Risiko seperti itu harus dipetakan dan diantisipasi sejak awal oleh pihak keamanan.

"Kalau tidak ada dana yang cukup, lalu bagaimana pengamanan Pilkada ? Jika memang pemerintah sudah mengkonfirmasi kesiapan dana untuki Pilkada, sebaiknya segera direalisasikan," jelasnya.

Selain dana pengamanan, Rambe juga mengingatkan kebutuhan dana untuk pengawas Pilkada.  Peran pengawas dalam Pilkada serentak juga dinilai lebih berat karena besarnya risiko kecurangan Pilkada.

"Soal Pilkada diundur atau tidak diundur, bukan jadi agenda terdekat. Pastikan dana cukup dulu dan jika perlu, aturan diperbaiki. Baru menentukan kelanjutan Pilkada," katanya.

Seperti diketahui, Pilkada serentak di 269 daerah di Indonesia akan digelar pada Desember 2015 mendatang. Dalam rapat di DPR, Polri mengaku masih kekurangan dana untuk pengamanan Pilkada serentak.

Ikuti Whatsapp Channel Republika