REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Pemerintah provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) mengisyaratkan untuk menaikan tunjungan pakasi (kesejahteraan) bagi pegawai negerii sipl (PNS) di lingkup pemprov Sulsel. Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo mengatakan, pihaknya sementara melakukan kajian untuk mempertimbangkan kenaikan salah satu komponen tunjangan bagi PNS dengan beberapa alasan. Yang paling utama adalah karena kenaikan income per kapita rakyat yang mengalami peningkatan.

"Standar hidup mereka (PNS) harus diatur sesuai kondisi ekonomi yang ada saat ini," jelas Syahrul di Kantor Gubernur Sulsel, Jumat (9/7).

Rencana kenaikan itu harus dipertimbangkan terlebih dahulu secara matang karena harus disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan Pemprov Sulsel. Apalagi mulai tahun PNS di pemprov akan bertambah seiring pelimpahan kewenangan guru SMA/sederajat yang masuk menjadi PNS Pemprov.

Syahrul menambahkan, pakasi kerap diidentikkan dengan tunjangan kinerja PNS. Sehingga jika pakasi nantinya dinaikkan, otomatis PNS Pemprov Sulsel harus meningkatkan kinerjanya.

Sementara Sekretaris Provinsi Daerah Sulsel Abdul Latif menjelaskan, jika memang kemampuan daerah memungkinkan, tidak menutup kemungkinan akan ada evaluasi untuk menaikkan tunjangan pakasi tersebut. Dia pun membenarkan pernyataan Gubernur bahwa pendapatan per kapita saat ini sudah semakin membaik.

"Faktor itu juga menjadi salah satu pertimbangan selain soal kemampuan keuangan daerah," kata Abdul Latif

Dia menjelaskan, tunjangan pakasi yang diterima PNS selama ini bervariasi tergantung kinerja PNS. Namun kata Latif, kisarannya sekitar Rp 2 juta per bulan. Jumlah totalnya tinggal dikalikan dengan pejabata PNS Sulsel mencapai 9.960 orang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika