REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kondisi ekonomi di Indonesia dinilai masih belum membaik dan memihak rakyat. Harga-harga kebutuhan yang justru semakin memberatkan masyarakat memicu ketidakpuasan rakyat atas pemerintahan presiden Joko Widodo

Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhroh mengatakan selama sembilan bulan publik butuh solusi atas permasalah ekonomi. Namun pada kenyataannya kesulitan ekonomi justru semakin banyak bermunculan yang semakin membebankan masyarakat.

"Publik pun makin kecewa ketika kondisi perekonomian makin lesu. Beban masyarakat terasa makin berat ketika harga-harga naik, sedangkan penghasilan tak berubah," kata kepada ROL, Jumat (10/7).

Masyarakat, kata dia, menanti solusi carut marutnya perekonomian Indonesia. Hanya saja Jokowi masih belum mampu melakukan perbaikan dan stabilisasi perekonomian. Jokowi harus segera bertanggung jawab dengan melakukan perbaikan stabilisasi ekonomi.

Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) mengumumkan hasil survei yang menyatakan mayoritas masyarakat tidak puas pada pemerintahan Jokowi yang belum genap satu tahun.

Direktur Eksekutif SMRC Djayadi Hanan menyebut di bidang ekonomi, sekitar 31,5 persen warga menyatakan kondisi ekonomi sekarang lebih buruk daripada tahun lalu, sementara yang menyatakan lebih baik hanya 24 persen.

"Bidang ekonomi yang langsung dirasakan masyarakat. Dampak kenaikan harga BBM yang terasa langsung, misalnya pada biaya transportasi, harga sembako makin mahal, kemudian kerjaan makin susah," kata Djayadi.