REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSELS - Para menteri keuangan zona euro menuntut Yunani pada pertemuan Sabtu (11/2) mengambil langkah-langkah penghematan, meskipun sulit diterima oleh Perdana Menteri Alexis Tsipras. Hal tersebut perlu dilakukan Tsipras ingin membuka negosiasi bailout ketiga bagi Yunani untuk tetap di zona euro.
Saat itu para menteri berbaris untuk melampiaskan kemarahan mereka pada Tsipras saat pertemuan kesekian kalinya mengenai krisis Yunani. Mereka khawatir Athena akan mengalami keadaan ekonomi yang semakin memburuk jika pasar keuangan dibuka kembali pada Senin (13/7), kecuali mendapatkan bantuan baru.
Seperti yang dilansir oleh Reuters, Sabtu (11/2) adanya data yang dilaporkan oleh Franfurter Allgemeine Sonntagszeitung yang menyatakan usulan kekurangan Yunani yaitu daerah reformasi merupakan suatu hal yang penting. Untuk itu ia berpendapat perlu solusiberkelanjutan yang lebih baik.
“Kami masih jauh pada konten tersebut dan yang palig bermasalah merupakan kepercayaan. Sekalipun semuanya bagus dalam proposal, pertanyaannya adalah apakah itu akan diwujudkan dan akan terjadi. Kami menghadapi negosiasi yang sulit,” kata Menteri Keuangan Belanda, Jeroen Dijsselbloem yang memimpin pertemuan tersebut.
Namun pada pertemuan persiapan sebelumnya sudah disahkan adanya permintaan rekomendasi oleh lembaga Uni Eropa dan Internationan Monetary Fund (IMF) terkait proposal yang dibuat Tsipras. Hal tersebut bisa menjadi dasar untuk memulai negosiasi.
Para pejabat Uni Eropa memperkirakan kesepakatan akan dicapai pada akhir pekan untuk menjaga Yunani bertahan di zone eruro. Namun ia menegaskan, ada konsensus di antara 18 menteri lainmenyatakan pemerintah sayap kiri Athena harus mengambil langkah-langkah lebih lanjut untuk meyakinkan mereka akan menghormati setiap hutang baru .
Diketahui, Tsipras memenangkan dukungan parlemen awal pada Sabtu untukreformasi yang sulit bahwa tindakannya merupakan cerminan dari sebelumnya. Hal tersebut mengacu pada kreditor internasional menolak referendum Yunani pada minggu lalu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika