REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH -- Pihak berwenang Israel akhirnya membebaskan seorang tahanan Palestina yang melakukan aksi mogok makan di penjara selama 55 hari. Hal ini dilakukan di tengah kondisinya yang kian mengkhawatirkan.
Aljazirah melaporkan, Khader Adnan melancarkan aksi mogok makan pada 6 April setelah ditahan tanpa tuduhan. Adnan tampak kurus dan pucat saat dipindahkan dengan ambulans Israel pada Ahad (12/7).
Pengacaranya Jawad Boulos mengatakan pada Aljazirah, kliennya akan dibebaskan. Ia dijadwalkan dirilis pada Sabtu (11/7) lalu, namun ditunda hingga Ahad. Ini tampaknya dilakukan untuk menghindari perayaan oleh para pendukungnya. Israel menurut Boulus juga tak akan menahan Adnan lagi di bawah aturan penahanan administratif.
Adnan telah ditempatkan di bawah pengawasan medis di sebuah klinik di Penjara Ramla sejak awal bulan ini. Ia ditangkap tentara dari rumahnya di Arrabeh, utara Tepi Barat pada Juli 2014. Ini merupakan kesepuluh kalinya Adnan ditahan tanpa tuduhan oleh Israel. Total Adnan telah menghabiskan waktu sekitar enam tahun di penjara.
Sebelumnya, Adnan juga pernah melakukan aksi mogok makan selama 66 hari. Aksi Adnan dalam upaya memprotes praktik penahanan warga Palestina oleh Israel, tanpa tuduhan atau proses peradilan. Awal bulan ini istri Adnan, Randa, menyatakan keprihatinannya akan kondisi sang suami.
"Kami sangat prihatin dengan kesehatannya sekarang ini semakin buruk. Kita tahu ia bisa mati jika sesuatu tak segera dilakukan," ungkapnya.
Menurut Palestinian Prisioners Society, saat kesehatannya memburuk Adnan sempat menolak menjalani tes medis atau meminum vitamin. "Kami diberitahu ia tak bisa berdiri sendiri atau berjalan dan dia terbelenggu di tempat tidur rumah sakit. Ada penjaga mengawasinya setiap saat," kata Randa.
Adnan merupakan seorang tokoh terkenal di masyarakat Palestina. Ia merupakan salah satu tokoh terkemuka partai politik Jihad Islam. Partai Jihad Islam pernah mengklaim bertanggung jawab atas serangan mematikan di Israel.
Israel mengatakan, penahanan administraif merupakan alat penting untuk menghadapi militan Palestina. Diperkirakan hingga kini ada 426 warga Palestina yang mengalami penahanan administratif. Melalui aturan tersebut Israel dapat memenjarakan warga Palestina tanpa tuduhan atau proses pengadilan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika