REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai peraturan presiden (Perpres) penyerapan percepatan anggaran sangat dibutuhkan. Selama ini, penyerapan anggaran terhambat akibat terlalu berbelitnya regulasi dan birokrasi.

"Perlu ada jaminan dari presiden agar pejabat pengguna anggaran tidak khawatir apabila mengambil kebijakan inisiatif," kata Agus.

Dia mencontohkan, rendahnya penyerapan anggaran di berbagai kementerian hingga saat ini karena adanya perubahan nomenklatur dan kosongnya posisi pejabat eselon I. Karena eselon I biasanya banyak yang menjadi pejabat pengguna anggaran, maka anggaran belum bisa dicairkan bila posisi tersebut masih kosong.

Agus berharap kendala-kendala seperti itu bisa diselesaikan melalui Perpres. Presiden bisa membuat aturan bahwa seorang menteri dapat mengambil alih atau bertanggung jawab terhadap posisi eselon I tersebut dalam pelaksanaan anggaran.

"Masih ada banyak kementerian yang serapan anggarannya masih di bawah 10 persen. Perlu ada kebijakan mempercepat agar ekonomi bisa bergerak lebih kencang," ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika