REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Timur mengincar 14 kemenangan dari 19 Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang diselenggarakan pada 9 Desember 2015.
"Ada banyak bakal calon kepala daerah asal PKB yang layak dan diharapkan terpilih," ujar Ketua DPW PKB Jatim Abdul Halim Iskandar ketika dikonfirmasi wartawan di Surabaya, Senin (13/7).
Menurut dia, target kemenangan di 14 kabupaten/kota di Jatim sangat realistis karena merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang menjadi basis massanya. Selain itu, kata dia, tidak sedikit bupati/wali kota petahana yang berasal dari partainya maju kembali dalam Pilkada mendatang.
"Ada sejumlah bupati/wali kota dari PKB yang diharapkan bisa terpilih kembali dalam Pilkada tahun ini dan peluangnya cukup besar," ucap politisi yang juga Ketua DPRD Jatim tersebut.
Sejumlah daerah yang menjadi incaran kemenangan partai politik pemenang saat Pemilihan Umum Legislatif 2014 di Jatim tersebut antara lain Kabupaten Ngawi, Kabupaten Tuban, Kabupaten Malang, Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Situbondo.
Kemudian, Kabupaten Kediri, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Banyuwangi, Kota Pasuruan dan beberapa daerah lainnya. "Khusus Kabupaten Banyuwangi belum menjadi target final karena kami masih komunikasi dengan calon wali kota petahana Abdullah Azwar Anas untuk berpasangan dan maju bersama kader PKB," katanya.
Tidak itu saja, lanjut dia, pihaknya di Kabupaten Mojokerto juga masih dalam penataan koalisi dengan sejumlah partai politik lain untuk bersama mengusung pasangan calon tertentu.
"Kalau koalisi berhasil maka akan melawan calon bupati petahana di sana," kata kakak kandung eks Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar tersebut.
Sementara itu, terkait Pilkada Surabaya, ia mengaku masih menunggu konstelasi politik di sana karena baru ada satu bakal calon yang sudah mendeklarasikan maju, yakni petahana Tri Rismaharini dengan Whisnu Sakti Buana.
"Khusus Surabaya kami belum bersikap karena masih meminta pertimbangan DPP sebagai pemberi rekomendasi," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika