Selasa 14 Jul 2015 14:26 WIB

Anggota Kabinet Yunani Tolak Kesepakatan Baru

Rep: Elba Damhuri/ Red: Bilal Ramadhan
Demonstran di London, Inggris, memegang bendera Yunani sebagai bentuk protes terhadap cara Bank Sentral Eropa memperlakukan penyelesaian utang Yunani.
Foto: Reuters
Demonstran di London, Inggris, memegang bendera Yunani sebagai bentuk protes terhadap cara Bank Sentral Eropa memperlakukan penyelesaian utang Yunani.

REPUBLIKA.CO.ID, ATHENA -- Langkah PM Yunani Alexis Tsipras untuk menggolkan kesepakatan dengan Zona Eropa demi mendapat dana talangan tahap ketiga mendapat rintangan berat. Menteri Pertahanan (Menhan) Yunani Panos Kammenos menegaskan tidak akan mendukung kesepakatan yang hanya akan membawa negeri itu jatuh ke jurang kesengsaraan lebih dalam.

Panos beralasan jika keempat rancangan undang-undang (RUU) paket ekonomi yang diminta Zona Eropa disetujui, ekonomi Yunani akan lebih rusak. "Saya tidak setuju dengan kesepakatan baru ini," kata Panos yang juga pemimpin Partai Kemerdekaan Yunani yang berkoalisi dengan Partai Syriza, Senin (14/7) malam.

Pada pertemuan dengan parlemen Rabu besok, Panos menyatakan tidak akan memberikan jawaban 'ya' atas permintaan PM Tsipras. Dalam sebuah parlemen yang demokratis, kata Panos, pihaknya akan menegakkan keyakinan itu, menolak usulan Tsipras.

Anggota kabinet penentang kesepakatan dari Partai Syriza telah mendapat sanksi keras pada Selasa pagi ini. Menteri Energi Panagiotis Lafazanis dan Wakil Menteri Tenaga Kerja Dimistris Stratoulis dipecat atas sikap oposisinya itu.

Di parlemen, Tsipras akan menghadapi tantangan serius dari juru bicara parlemen Zoe Constantinopoulou. Sebagai aktivis partai sayap kiri, Zoe termasuk penentang keras kesepakatan Yunani dengan Zona Eropa.

PM Tsipras akhirnya setuju menerima syarat-syarat yang diajukan Zona Eropa untuk mendapat dana talangan 82 miliar sampai 86 miliar euro. Salah satu syaratnya, Yunani harus membuat UU terkait dengan reformasi pensiun, sistem pajak, dan aturan tenaga kerja yang lebih terbuka.

Yunani juga harus memprivatisasi BUMN-BUMN-nya di semua sektor, baik di sektor energi, listrik, properti, hingga kapal laut. Jika Yunani tidak setuju dengan skema ini, negeri dewa ini dipaksa keluar zona Euro dan perbankan mereka dipastikan kolaps.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement