REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perhubungan Ignasisus Jonan membantah tudingan Pengamat Ekonomi dari Universitas Indonesia (UI), Faisal Basri mengenai ketidakpatuhannya dalam melaksanakan tugas. Melalui Staf Khusus Menteri Perhubungan Hadi M Djuraid, Jonan membantah kalau ia selalu menolak ajakan rapat oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil.

Staf Khusus Menteri Perhubungan, Hadi M Djuraid mengatakan, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan tidak pernah ditelepon Menko Perekonomian tentang undangan rapat. "Kalau Menteri Perhubungan Ignasius Jonan tidak menghadiri beberapa undangan rapat Menko Perekonomian semata-mata karena sedang mengadakan perjalanan dinas di luar Jakarta, atau pada saat yang sama sudah ada agenda penting yang telah dijadwalkan sebelumnya," kata Hadi dalam rilisnya, Selasa malam, (14/7).

Undangan dari Menko Perekonomian, ujar dia, kerap kali datang mendadak. Ini menyulitkan Menteri Perhubungan untuk menyesuaikan jadwal dan agenda yang sudah ada.

Sebagai contoh, sejak operasi angkutan lebaran diresmikan pada 2 Juli 2015, praktis Menteri Perhubungan lebih banyak berada di luar kota. Saat terjadi permasalahan angkutan udara akibat abu vulkanik Gunung Raung selama dua hari Menteri Perhubungan berada di Bandara I Gusti Ngurah Rai untuk memimpin dan mensupervisi penanggulangan masalah yang ada.

Menteri Perhubungan, terang Hadi, tidak pernah membedakan apakah undangan rapat berasal dari Menko Perekonomian yang langsung mengkoordinasikan Kementerian Perhubungan atau tidak. Undangan rapat dari Menko Maritim relatif tidak ada masalah karena umumnya telah dijadwalkan sebelumnya dan tidak ada agenda lain yang lebih mendesak.

Dalam hal Menteri Perhubungan tidak bisa menghadiri undangan Menko Perekonomian atau Menko Maritim, Menteri Perhubungan selalu mengirim wakil pejabat eselon I yang relevan. Keputusan rapat yang terkait dengan Kemenhub selalu ditindaklanjuti sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada.

Atas dasar itu, kata Hadi, pernyataan Faisal Basri yang menyebut Menteri Perhubungan sebagai salah satu menteri yang tidak patuh dan tidak mau diajak rapat  sama sekali tidak berdasar. Secara pribadi maupun dalam kapasitas sebagai menteri, koordinasi antara Menko Perekonomian dan Menteri Perhubungan terjalin dengan baik sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

"Sangat disesalkan seorang pengamat sekelas Faisal Basri melansir pernyataan sepihak dan tendensius yang tidak diverifikasi akurasi dan kebenarannya. Semoga saja Faisal Basri tidak sedang memainkan peran tertentu untuk kepentingan politik jangka pendek."

Ikuti Whatsapp Channel Republika