REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VIII DPR RI Muhammad Syafii menyayangkan terjadinya insiden kekerasan yang berujung terbakarnya ruko hingga masjid. Syafii meminta ke depannya pemerintah bisa memperlakukan umat Islam secara adil.

"Perlakukakan umat Islam secara adil, karena umat Islam bukan warga negara kelas 2 di Indonesia," katanya dalam siaran pers yang diterima Republika Online (ROL), Ahad (19/7).

Syafii menyebutkan faktanya di lapangan kondisi berbeda terjadi pada umat Islam. Saat perayaan hari besar agama lain, tempat-tempat ibadah mereka dijaga ekstraketat. Ini mengesankan seolah umat Islam adalah brutal, pengintimidasi, dan akan sewaktu-waktu mengganggu kaum beragama lain.

Kemudian, lanjutnya umat Islam sering dipojokkan ketika kaum beragama lain ditolak mendirikan rumah ibadah di lingkungan yang hampir seluruh warganya adalah muslim. Muslim langsung dicap tidak toleran dan antikedamaian.

Namun menilik pada kasus di Tolikara tersebut kembali perlakuan kepada Muslim berebeda. Saat umat Islam dan masjid diserang, pemojokkan justru kembali dilakukan dengan mendesak umat Islam agar menahan diri.

Politikus Partai Gerindra ini menambahkan ketika Ormas Islam meminta agar kawasan maksiat ditutup namun lebih banyak diabaikan. Padahal masalah kemaksiatan menjadi terkesampingkan.

"Perlakuan berbeda ini kembali membangun narasi umat Islam yang seolah identik dengan kekerasan," sebutnya.

Syafii juga mempertanyakan keseriusan dan kecepatan Presiden Joko Widodo dalam merespon kasus ini. Kasus kekerasan yang terjadi saat umat Muslim Tolikara melaksanakan shalat Idul Fitri langsung menjadi sorotan apalagi dilatarbelakangi pertikaian dua agama.

Ikuti Whatsapp Channel Republika