REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Police Watch (IPW) meminta Polri untuk meningkatkan kinerja satuan intelijen dan keamanan (Intelkam), terutama di daerah rawan konflik. Ketua Presidium IPW Neta S Pane mengatakan, Intelkam harus benar-benar bertugas menjadi mata dan telinga Polri dalam melakukan deteksi dan antisipasi dini.
Apalagi, lanjutnya, Kapolri mengklaim telah memetakan daerah rawan konflik untuk menyambut Pilkada serentak Desember mendatang. Kerusuhan di Tolikara, Papua saat pelaksanaan Idul Fitri, Jumat (17/7) lalu, lanjutnya, adalah salah satu contoh ketidakpekaan pimpinan kepolisian terhadap dinamika sosial di daerahnya pascapengumuman pemetaan daerah rawan konflik tersebut.
"Intelkam harus bisa mengubah kinerja Polri sebagai 'pemadam kebakaran' menjadi 'pengurai api' agar konflik tidak muncul ke permukaan," kata Neta dalam keterangannya, Senin (20/7).
Neta mengatakan, pemetaan yang sudah dimiliki Polri harus digunakan semaksimal mungkin. Kinerja jajaran kepolisian di daerah rawan tersebut, lanjutnya, sudah harus disiagakan sehingga tidak ada celah terjadi kerusuhan.
Selain meningkatkan kinerja intelijennya, IPW menilai, Polri juga harus meningkatkan koordinasi kerja antarinstitusi intelijen, yakni antara Intelkam Polri dengan BIN daerah dan intelijen TNI. Hal tersebut untuk menciptakan sinergi yang solid dalam membangun kinerja bersama dan menghindari 'pembusukan' atau upaya saling 'menjatuhkan' satu sama lain.
"Masyarakat tentu berharap peta itu tidak hanya sekadar dibuat dan kemudian disimpan di dalam laci. Tapi dicermati, dideteksi, dan diantisipasi," ujarnya.
Seperti diketahui, sekelompok warga melakukan pembakaran pemukiman dan kios serta mushala di Tolikara ketika jamaah di dalamnya bersiap melakukan salat Idul Fitri, Jumat (17/7) pagi. Atas kejadian tersebut, sebelas orang mengalami luka serius dan seorang anak meninggal dunia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika