REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi II DPR meminta pemerintah mempertimbangkan pemunduran pelaksanaan Pilkada serentak tahun ini. Kemarin, Ketua Komisi II Rambe Kamarulzaman menyatakan, temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum siap. Salah satu yang menjadi sorotan, yakni belum terpenuhinya anggaran pengamanan.

Menurut peneliti Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini, keinginan DPR tersebut tak beralasan kuat untuk bisa menunda waktu pendaftaran calon kepala daerah. Yaitu, pada 26-28 Juli nanti.

"Justru DPR dan pemerintah yang harus segera memastikan ketersediaan anggaran. Termasuk, partai politik punya tanggung jawab menjaga keamanan Pilkada dan berkomitmen mencegah potensi konflik yang bisa muncul," kata Titi Anggraini, Senin (20/7).

Titi lantas berpendapat, wacana pemunduran Pilkada hanya akan menguntungkan partai-partai yang mengalami dualisme kepengurusan. Padahal, pemerintah tak boleh memprioritaskan partai-partai tertentu di atas semua partai peserta Pilkada. Sehingga, tegas dia, tahapan pencalonan Pilkada tidak perlu diundur lantaran memang sudah terjadwal sejak awal. Selain itu, lanjut dia, jajaran KPU di daerah-daerah bisa melakukan pembagian tugas dalam menindaklanjuti temuan BPK.

"KPU ini kan institusi penyelenggara yang bekerja dalam tatanan sistem yang sudah ada pembagian kerjanya. Kalau ada permintaan mengundurkan jadwal pendaftaran calon, kita yakin, alasannya bukan untuk tidak lanjut temuan BPK. Tapi, demi melancarkan pencalonan dari partai yang mengalami dualisme," ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika