REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI, Edison Sianturi mengatakan, tidak akan menggelar operasi yustisi bagi para pendatang seusai hari Raya Idul Fitri 1436 Hijriah. Melainkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI akan melaksanakan operasi bina kependudukan.

"Kami tetap akan melaksanakan tertib administrasi kependudukan, bukan dengan yustisi, tapi bina kependudukan. Kami akan sosialisasikan, menegakan seruan Gubernur agar membolehkan datang ke Jakarta. Karena Jakarta adalah kota yang terbuka bagi seluruh penduduk," ujar Edison, Senin (20/7).

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama memang telah menjelaskan kepada para pemudik untuk mempersilahkan keluarganya  datang ke Jakarta. Tidak ada larangan bagi para pemudik untuk membawa keluarganya.

Akan tetapi, pendatang diwajibkan untuk memiliki tempat tinggal, baik tinggal bersama saudaranya atau yang lainnya. Selain itu, pendatang juga diminta Ahok sapaan akrab Basuki untuk memiliki pekerjaan.

Edison mengatakan melalui bina kependudukan, petugas Dukcapil akan melakukan sosialisasi kepada para pendatang untuk bersama-sama membangun Jakarta Baru. Selain memiliki pekerjaan dan tempat tinggal, pendatang juga diminta memiliki surat yang jelas mengenai kepindahannya.

"Harus mematuhi peraturan daerah, membawa surat keterangan jalan, dan catatan kepolisian. Kemudian harus segera melapor kepada RT/RW, lalu Kelurahan," kata Edison.

Adapun bina kependudukan akan melibatkan RT/RW, pihak Kelurahan dan Kepolisian. Hal tersebut akan dilakukan H+21 seusai lebaran, hal tersebut tidak dilakukan dalam waktu dekat untuk benar-benar memastikan pendatang akan bermukim di Jakarta.

"Kan bisa sampai Jakarta, tapi tujuannya bisa saja transit ke Lampung, Jakarta sebagai ibu kota dapat dijangkau dari mana saja. Makanya baru kita lakukan H+21," ujar Edison.

Ikuti Whatsapp Channel Republika