REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi VIII DPR, Saleh Partaonan Daulay, menyarankan adanya pembagian tugas yang jelas bagi beberapa tim investigasi insiden Tolikara. Beberapa tim diharap berkoordinasi agar tidak saling tumpang tindih.
"Berbagai tim investigasi dari instansi pemerintah untuk insiden Tolikara sebaiknya saling koordinasi. Pembagian tugas mereka harus jelas," ujar Saleh saat dihubungi ROL, Senin (20/7).
Beberapa tim yang dimaksud Saleh berasal dari Kementerian Agama (Kemenag), aparat kepolisian dan Badan Intelijen Nasional. Secara umum, ketiganya punya tupoksi yang jelas dalam investigasi insiden Tolikara.
Kementerian agama, lanjut dia, berperan dalam mencari penyebab insiden pembakaran masjid berdasarkan sudut pandang agama. Kepolisian dan BIN masing-masing berperan mengungkap pelaku dan aktor intelektual pembakaran masjid.
"Koordinasi penting agar insiden ini cepat diusut tuntas. Sebab, kredibilitas pemerintah dipertaruhkan terkait insiden ini. Tim investigasi dari lembaga non pemerintah diharapkan ikut membantu," tutur Saleh.
Seperti diketahui, Komnas HAM telah membentuk tim investigasi untuk menelusur penyebab insiden pembakaran masjid di Tolikara. Tim investigasi lain dari Forum Silaturahmi Ta'mir Masjid dan Mushalla Indonesia (Fahmi Tamami) rencananya juga akan bertolak ke Papua.
Ikuti Whatsapp Channel Republika