REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bupati Morotai, Maluku Utara, Rusli Sibua meminta KPK menghadirkan Bambang Widjojanto (BW) sebagai saksi dalam kasus yang membelitnya. BW saat itu merupakan kuasa hukum Rusli dalam sengketa pemilukada Morotai di Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2011.

"Saya minta KPK untuk panggil Bambang Widjojanto karena beliau itu kuasa hukum saya dulu di MK," kata dia di gedung KPK usai diperiksa sebagai tersangka, Rabu (22/7).

Rusli mengatakan, semua hal terkait penanganan sengketa pemilukada Kabupaten Morotai telah ia serahkan sepenuhnya kepada BW. Wakil Ketua KPK nonaktif itu, kata Rusli, mengetahui semua proses penanganan sengketa pilkada Morotai.

Rusli mengklaim tidak kenal dan tak pernah berkomunikasi dengan mantan ketua MK Akil Mochtar. Ia juga mengatakan bahwa tidak pernah menyetor uang kepada terpidana korupsi seumur hidup itu.

"Karena itu semua tentang saya ini nanti ditanyakan pada BW saja karena beliau lebih tahu yang mengurusnya," ujar dia.

Seperti diketahui, orang nomor satu di Kabupaten Morotai itu telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus sengketa pemilukada di MK. Dia ditahan di Rutan KPK Cabang Pomdam Jaya, Guntur.

Surat perintah penyidikan (sprindik) sekaligus penetapan tersangka Rusli ditandatangani lima pimpinan KPK pada Kamis 25 Juni 2015. Rusli disangka melanggar Pasal 6 ayat 1 huruf a UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Rusli diketahui memenangkan sengketa pemilukada Kabupaten Morotai tahun 2011 di MK. Belakangan diketahui bahwa kemenangan Rusli didapat dari hasil dugaan penyuapan yang dilakukannya kepada Akil. Hal itu terungkap dalam sidang perkara Akil Mochtar di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta tahun lalu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika