REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Persoalan aksi kekerasan di Tolikara menjadi isu yang sangat sensitif bagi persatuan bangsa. Anggota Komisi I DPR, Sukamta mengimbau pemerintah tidak membuat keputusan-keputusan yang kontraproduktif.

Sukamta mengatakan, pemerintah tidak boleh terjebak dengan kasus ini secara sepotong-sepotong. Pemerintah diminta melihat kasus ini dalam konteks menyeluruh agar tidak kemudian menganggu persatuan bangsa yang terancam terpecah.

"Pemerintah harus melihat ini dalam konteks yang lebih luas, tidak boleh terjebak pada kasus ini, apalagi kalau membuat keputusan-keputusan yang kontraproduktif dan membahayakan kesatuan persatuan bangsa," katanya kepada ROL, Rabu (22/7).

Untuk itu, ujarnya, tentu saja pemerintah juga perlu mengambil langkah yang tepat dan tegas dalam menuntaskan kasus yang menyeret dua agama berbeda ini. Aparat berwenang harus mencari dan menghukum pelaku yang menjadi otak kerusuhan. Hukuman yang setimpal setidaknya mencegah hal itu terulang kembali.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyebut insiden tersebut merupakan ujian besar bagi toleransi kehidupan keberagamaan Indonesia. Apalagi di tengah landasan Bhineka Tunggal Ika yang menjadi pilar bangsa. Oleh karena itu semua pihak diminta menyikapi dengan bijak dan menjadikan pelajaran berharga agar tidak terulang kemudian.

Ikuti Whatsapp Channel Republika