REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi Informasi Publik (KIP), Abdulhamid Dipopramono menyebut, karena persoalan pembakaran masjid di Tolikara, Papua, adalah ranah politik, hukum, dan keamanan, maka peran Menteri Koordinator Polhukam, Tedjo Edhi Purdijatno sangat menentukan.
Mestinya, menurut dia, Menko Polhukam segera memanggil menteri dan pejabat lembaga terkait untuk koordinasi, mendapatkan masukan, menganalisis, dan menyatukan sikap. "Mendagri, Kapolri, Gubernur Papua, Panglima TNI, Kepala BIN, bahkan Menteri Agama harus dikoordinasi segera oleh Menko Tedjo," katanya di Jakarta, Rabu (22/7).
Selain itu, menurut dia, juga perlu koordinasi dengan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Ia mengapresiasi upaya yang dilakukan Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Agama Lukman Hakim, Panglima TNI Gatot Nurmantio, dan Kapolri Badrodin Haiti yang langsung mendatangi lokasi.
Upaya pembentukan Tim Pencari Fakta (TPF), baik oleh pemerintah maupun tokoh-tokoh masyarakat, menurutnya juga diperlukan untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat. Namun, anggota TPF harus heterogen komposisinya agar tidak menimbulkan kecurigaan dan masalah baru.
"Selanjutnya, keterangan atau informasi resmi seharusnya dekeluarkan oleh TPF ini atau pejabat pemerintah yang ditunjuk atas laporan TPF," ucap dia.
Ia meminta pejabat pemerintah jika mengeluarkan pendapat harus satu suara berdasarkan data yang diperoleh dari TPF. "Jangan beropini atas masukan sumber masing-masing yang belum jelas konfirmasinya," katanya.
Disebutkannya, hanya satu sumber informasi ini penting agar media dan publik tidak dibingungkan oleh informasi yang tidak jelas asal-usulnya. Apalagi tidak semua media juga datang ke lokasi.
"Yang tidak kalah pentingnya adalah setelah TPF dan pemerintah mendapatkan kesimpulan, maka segeralah diambil tindakan yang tegas dan adil," katanya.
Tindakan tersebut juga harus segera diinformasikan ke publik/media agar tidak timbul simpang-siur baru. Ia mengatakan, peristiwa Tolikara harus mendapat penanganan cepat karena Papua sedang menjadi sorotan internasional dan pada saat insiden Lebaran tersebut sedang banyak orang luar Indonesia yang sedang berada di Papua.