REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komite Umat Tolikara (Komat) mengharapkan insiden yang terjadi di Tolikara, Papua, Jumat (17/7) lalu merupakan peristiwa terakhir. Komat berharap tidak ada lagi gangguan terhadap setiap orang yang melaksanakan ibadah.

“Ini kan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar,” ujar Ketua Dewan Syuro Komat, Didin Hafiduddin, usai menemui Kapolri, Jenderal Badron Haiti, di Mabes Polri, Rabu (22/7).

Komat juga mengkhawatirkan adanya semangat untuk keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari insiden tersebut. Padahal, Didin menegaskan, setiap warga negara harus tunduk pada NKRI.

Kemudian, Didin mengatakan, di Papua tidak pernah terjadi sejarah konflik karena agama. Agama tidak mencampuri urusan adat setempat begitupun sebaliknya.

“Tidak ada, karena menurut mereka agama ya agama, adat ya adat,” kata Didin, menjelaskan.

Karena itu, Didin menilai, insiden tersebut disebabkan oleh faktor lain. Masyarakat setempat, sudah terbiasa melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinannya.

Rahmat Fajar

Ikuti Whatsapp Channel Republika