REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya mengizinkan Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (P-PP) untuk ikut Pilkada 2015. Persetujuan tersebut muncul dari hasil revisi Peraturan KPU (PKPU) nomor 9/2015 tentang kepesertaan partai politik dalam Pilkada serentak.

Komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkyansyah menerangkan, lembaga pimpinannya sudah mengubah PKPU 9/2015 menjadi PKPU 12/2015. Pasal 36 menjadi inti dari perevisian tersebut. Yaitu, dengan menambahkan tujuh ayat dari semula hanya tiga ayat.

Kesepuluh ayat dalam Pasal 36 tersebut, ialah jalan keluar bagi Golkar dan PPP, agar bisa tetap ikut Pilkada 2015, meskipun dua partai tersebut masih mengalami dualisme kepengurusan akibat rebutan kursi ketua umum.

"Iya, sudah kami (KPU) revisi PKPU 9/2015 menjadi PKPU 12/2015. Inti perubahan ialah agar paslon (pasangan calon kepala daerah) yang diajukan harus sama dari pengurus masing-masing," terang Ferry lewat pesan singkatnya, Kamis (23/7).