Jumat 24 Jul 2015 06:34 WIB

Pimpinan Wilayah Priangan Timur Desak Tol Citas Segera Dibangun

Rep: Arie Lukihardianti/ Red: Indah Wulandari
Jalur Tol Citas
Foto: antaranews
Jalur Tol Citas

REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG -- Kabupaten/kota di wilayah Priangan Timur mendesak pemerintah pusat dan provinsi segera melakukan pembangunan jalan tol yang menghubungkan Cileunyi-Tasikmalaya (Citas).

Menurut Wali Kota Tasikmalaya Budiman, selain menjadi solusi kemacetan yang selalu terjadi terutama saat musim mudik, adanya tol tersebut pun mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi di enam kabupaten/kota.

"Jelas sudah kami usulkan bersama, kami semua mendukung," ujar Budiman usai menghadiri silaturahmi dan halal bihalal tingkat Provinsi Jawa Barat, di Gedung Sate, Bandung, Kamis (23/7).

Dalam kesempatan itu, hadir Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar, unsur pimpinan tingkat provinsi, dan sejumlah wali kota/bupati di Jabar.

Menurut Budiman, usulan terakhir pembangunan jalan tol itu disampaikan dari 2015 awal, saat pembahasan musrenbang 2016. "Kami mengusulkan kepada pusat untuk segera dibangun jalan tol. Ini sudah mendesak," kata Budiman.

Budiman mengaku, kehadiran jalan tol di jalur selatan Jabar ini sangat bermanfaat. Selain untuk mengurai kemacetan, kehadiran tol mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut.

"Priangan Timur ini iklim investasinya terhambat karena masalah infrastruktur. Masalah Nagreg, Gentong, jadi penghambat industri," katanya.

Padahal, kata dia, Ia butuh lapangan kerja. Jadi harus ada solusi untuk mendongkrak investasi ke daerah.

Budiman menilai, adanya Lingkar Gentong dan Nagreg tidak mampu mengatasi persoalan infrastruktur di jalur selatan Jabar. "Jadi kita sangat dorong percepatan jalan tol. Jangan hanya sampai Tasik, tapi sampai Pangandaran," katanya.

Dikatakan Budiman, pembangunan jalan tol tersebut tidak memerlukan biaya yang terlalu besar. Berdasarkan informasi yang diterimanya, pembangunannya hanya memerlukan biaya sekitar Rp 5,7 triliun.

"(Biayanya) tidak terlalu besar jika dibandingkan APBD provinsi atau APBN. Sebenarnya kita sudah mampu," katanya seraya menyebut tidak setuju jika skema pendanaan pembangunan jalan tol tersebut berasal dari iuran PNS.

Di tempat yang sama, Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari meminta pemerintah pusat lebih berperan dalam pembangunan jalan tol tersebut. Hal ini dikarenakan jalur selatan Jabar menjadi salah satu akses utama menuju Provinsi Jawa Tengah.

"Minta pusat membantu. Kita sudah membicarakan, kami berharap pusat memperhatikan," kata Ineu.

Ineu mengatakan, kajian terkait pembangunan tol ini sudah ada sehingga harus menjadi prioritas.

Disinggung sumber pendanaan seperti apa yang dianggap tepat, menurut Ineu, hal ini harus dipikirkan secara baik. "Ini perlu jadi pemikiran. Apapun caranya, harus dipikirkan bagaimana yang paling tepat. Perlu ada kajian-kajian juga," katanya.

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement