REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rencana kenaikan tunjangan bagi prajurit Bintara Pembina Desa (Babinsa) tak bisa dipastikan kelanjutannya.

DPR belum lagi melakukan pembahasan atas usulan yang sempat disampaikan oleh Jenderal TNI Moeldoko saat masih menjabat sebagai Panglima TNI.

Rencananya, dalam usulan tersebut, tunjangan Babinsa akan ditingkatkan dari 500 ribu rupiah per bulan menjadi satu juta rupiah per bulan. Tunjangan ini berada di luar gaji pokok yang biasanya diterima Babinsa.

Dengan menyandang pangkat Sersan, Babinsa biasanya akan menerima gaji pokok sekitar dua juta rupiah per bulan.

Namun, angka itu dinilai belum cukup untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan prajurit Babinsa, terlebih jika melihat wilayah kerja Babinsa yang cukup luas di daerah-daerah.

''Kami tentu berharap, tunjangan itu bisa naik. Kalau di kota, kerja Babinsa kelihatannya mudah, tapi kalau di daerah kerja Babinsa itu sangat berat,'' kata Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad), Brigjen TNI Wuryanto, saat dihubungi Republika, Kamis (23/7).

Wuryanto melanjutkan, saat ini proses pembahasan rencana kenaikan tunjangan Babinsa itu tengah dilakukan DPR. Hingga saat ini, Mabes TNI AD pun belum menerima undangan untuk dilakukan pembahasan lanjutan.

Namun ia mengungkapkan, DPR sebenarnya mendukung rencana itu. Kendati begitu, masih ada beberapa detail yang harus dilakukan, terutama dalam hal pembahasan dengan pemerintah,

Wuryanto memahami, mekanisme pengesahan rencana kenaikan tunjangan Babinsa itu memang cukup kompleks. Nantinya DPR akan berdiskusi dengan pemerintah lewat Kementerian Keuangan soal ketersiadaan dan kemampuan anggaran pemerintah.

''Kami tentu sifatnya masih akan menunggu (kelanjutan proses rencana itu),'' ujar perwira bintang satu TNI AD tersebut.

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen TNI Fuad Basya, mengungkapkan, Mabes TNI memang telah mengajukan usulan tersebut ke DPR.

Kenaikan tunjangan Babinsa ini diharapkan bisa memberikan perasaan nyaman bagi Babinsa untuk bisa bekerja secara optimal, terlebih menyangkut soal kesejahteraan.

''Ini (tunjangan) di luar gaji pokok sehingga supaya dia (Babinsa) bisa bekerja optimal tidak berfikir macam-macam,'' ujar Fuad beberapa waktu lalu.

Tidak hanya itu, Fuad mengungkapkan, Mabes TNI masih akan menunggu hasil pembahasan antara DPR dengan Pemerintah. Nantinya dari hasil pembahasan ini juga akan ditentukan berapa besaran dari rencana kenaikan tunjangan Babinsa tersebut.

''Sekarang masih dibahas, berapa nanti besarannya jadi berapa, tergantung pembahasan pemerintah. Kita harapkan segera,'' katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika