REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Ketua DPD Golkar Kota Padang, Wahyu Iramana Putra mengancam akan melakukan kekerasan apabila ada kegiatan musyawarah daerah (Musda) dan Musyawarah Cabang (Muscab) dari partai berlambang pohon beringin ini di Kota Padang.

"Bila terjadi (Musda dan Muscab) akan ada persoalan yang mungkin bersifat tidak baik, bisa timbul kekerasan. Karena pelaksanaan itu, tak sesuai AD/ART, aturan hukum, petunjuk pelaksanaan partai, dan peraturan partai," tutur Wahyu.

Ia menjelaskan, konflik Partai Golkar yang terjadi di pusat, tidak berlaku bagi kepengurusan di Kota Padang. Walaupun persoalan hukum masih berjalan antara kepengurusan Partai Golkar versi kubu Agung Laksono dengan kubu Aburizal Bakrie (Ical).

Wahyu mengatakan, sampai saat ini tidak ada Musda atau Pelaksana tugas (Plt) di tubuh DPD Partai Golkar Padang. Sebab, hal itu tidak sesuai dengan AD/ART partai. Sehingga, Wahyu mengklaim, sampai saat ini DPD Partai Golkar Kota Padang tidak sedikitpun tergores persoalan di pusat.

Ia meminta kapada aparat Kepolisian dari Polda, Polres, dan Polsek untuk tidak memberikan izin kegiatan Musda maupun Muscab Partai Golkar. "Kalau itu (Musda dan Muscab) terjadi, bisa terjadi persoalan yang mengakibatkan lebih buruk di kemudian hari. Ini yang kami ingatkan kepada pihak Kepolisian," kata Wahyu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika