REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah perwakilan masyarakat Kabupaten Tolikara menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jumat (24/7).
Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Papua, Lipiyus Biniluk mengatakan kedatangan mereka untuk melaporkan kondisi terakhir di Tolikara pascainsiden yang menghanguskan 60 kios dan satu mushola itu.
"Kami laporkan Tolikara aman. Dan kami meminta Presiden Jokowi memercayakan pemerintah setempat dan tokoh agama untuk menyelesaikan masalah ini sampai tuntas," jelasnya.
Saat memberikan pernyataan itu, ia didampingi Sekda Kabupaten Tolikara Dance Y Flassy, Staf Khusus Presiden Lenis Kogoya dan sejumlah pimpinan gereja-gereja di Papua.
Lipiyus menyimpulkan, insiden Tolikara terjadi karena masalah komunikasi yang tidak berjalan baik. Dia menjelaskan, surat edaran yang dikeluarkan Gereja Injili di Indonesia (GIDI) mengenai larangan bagi umat Islam melaksanakan kegiatan keagamaan telah dicabut.
Polres Tolikara, pemerintah kabupaten dan sejumlah tokoh agama setempat sudah sepakat bahwa shalat ied dan kegiatan gereja tetap berjalan di tempat terpisah. Namun kesepakatan itu rupanya tidak sampai pada masyarakat di tingkat bawah.
"Itu kelihatannya tidak diluruskan. Makanya tadi Presiden bilang komunikasi sangat penting," kata Lipiyus yang juga Ketua Perseketuan Gereja-gereja dan Lembaga-lembaga Injili Indonesia (PGLII) tersebut.
Bentrok antar dua umat beragama yang terjadi di Tolikara, menurut Lipiyus, merupakan tragedi pertama yang terjadi sepanjang sejarah Papua. Bagi masyarakat Papua, kata dia, haram membakar tempat ibadah.
"Karena bagi kami semua tempat ibadah itu milik bersama," ujarnya.
Presiden Jokowi, menurut Lipiyus, meminta pada perwakilan warga Tolikara untuk tetap menjaga keamanan pasca insiden yang menewaskan satu orang tersebut.
Ia menyebut, Jokowi juga berpesan agar masyarakat mengedepankan sikap toleransi antarumat beragama.
Ikuti Whatsapp Channel Republika