REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eni Sri Hartati menyarankan pemerintah lebih baik melakukan kerja sama dengan pihak swasta untuk pembiayaan daripada mengeluarkan Surat Utang Negara (SUN) berdenominasi valas. Hal ini dipicu karena denominasi valas bisa meningkat yang berefek pada nilai tukar rupiah.

"Pemerintah sudah mempunyai beberapa skema untuk melakukan berbagai kerjasama-kerja sama KPS," ujar Eni saat dihubungi ROL, Jumat (24/7)

Ia menjelaskan, bahwa sejak 2012, neraca keseimbangan primer Indonesia sudah defisit. Ini menunjukan bahwa produktivitas utang ada dalam zona negatif. Menambah utang tidak membuat penerimaan meningkat, justru penerimaan negara semakin menurun.

Menurutnya, utang sudah memberikan dampak negatif, karena bebannya jauh melebihi dari beban negara sendiri. Ia menyarankan pemerintah untuk membangun kerja sama dengan skema-skema pembiayaan privat. Kerjasama tersebut seperti Kerja sama Pemerintah Swasta (KPS) yang lebih aman daripada SUN.

Kerja sama bersama swasta seharusnya lebih dioptimalkan, tidak harus berutang kepada luar negeri. Terlebih lagi pembiayaan pembangunan dari pihak swasta sangat terbuka.

Seperti diketahui, Pemerintah melakukan penjualan Surat Utang Negara (SUN) berdenominasi euro senilai 1,25 miliar euro. Surat utang ini bertenor 10 tahun dengan tingkat kupon 3,375 persen dan yield 3,555 persen. Tanggal jatuh temponya pada 30 Juli 2025.

Ikuti Whatsapp Channel Republika