REPUBLIKA.CO. SURABAYA -- Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem Surya Paloh meminta kadernya yang duduk sebagai menteri di Kabinet Kerja Jokowi-JK tak marah jika direshuffle.
"Jangan kemudian marah. Ini karena awalnya sepakat koalisi tanpa syarat atau tanpa bagi-bagi kursi. Sekali lagi, pergantian merupakan hak prerogratif presiden," katanya, Sabtu (26/7).
Partai Nasdem, kata dia, meski bagian dari koalisi, namun berjanji tetap kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang tidak memihak rakyat.
"Tapi, saya tidak setuju jika ada yang bilang pemerintah sekarang tidak bekerja apa-apa. Nasdem juga akan tetap kritis terhadap pemerintahan yang baru berjalan belum setahun ini," katanya.
Menurut dia, jika pergantian kabinet diperlukan saat ini sebagai bentuk perbaikan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla maka pihaknya sangat mendukung, meski harus mengorbankan menteri asal partainya.
"Pergantian ini memang bagian dari penyelesaian masalah, tapi belum tentu bisa menyelesaikan masalah, apalagi secara instan," ucapnya.
Ia pun mempersilakan Presiden Jokowi mengganti menteri asal partainya jika dinilai kurang efektif bekerja.
"Kami tidak masalah, jika ada menteri asal Nasdem yang diganti, sebab itu hak prerogatif Presiden," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika