REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah pelaku sepak bola tanah air mengadukan nasib mereka kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Aduan tersebut terkait nasib mereka yang tak menentu pasca turunnya Surat Keputusan (SK) pembekuan PSSI.
Turut hadir Rahmad Darmawan, (Pelatih Persija Jakarta), Tony Ho (asisten pelatih Persebaya Surabaya), Samsudin (Wasit) dan Chairul Adil (perangkat pertandingan). Itu disampaikan saat diterima Komnas HAM, Senin (27/7), siang WIB.
Pelatih kelahiran Lampung tersebut menjelaskan jika SK buatan Kemenpora sudah membuat mata pencarian pelaku sepak bola telah musnah. Apalagi yang terlibat dalam satu pertandingan bukan hanya 22 pemain yang ada di lapangan, tapi ribuan.
"Kalau hitungan saya 17 ribu lebih pemain, pelatih, ofisial yang kerjanya harus berhenti karena pembekuan. Patut disayangkan karena jujur banyak pesepakbola menggantungkan hidupnya," keluh Rahmad Darmawan kepada Komnas HAM, Senin (27/).
Selain itu SK yang di keluarkan pada 17 April juga memicu turunnya sanksi FIFA. Akibatnya sepak bola Indonesia terasingkan dari dunia internasional. Kemudian Indonesia juga tidak mendapat keuntungan kursus pelatih.
Indonesia juga tidak bisa mengikuti pertandingan skala internasional. Pria yang kerap disapa RD itu mengatakan kondisi ini akan menjadi parah jika Kemenpora mengajukan banding atas keputusan akhir Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dia meyakini jika itu terjadi, maka masalah sepak bola Indonesia akan berlarut-larut.
Sementara itu, wasit Indonesia Super League (ISL), Samsudin juga mengadukan hal serupa. Bahkan Samsudin harus rela menggadaikan sertifikat tanahnya lantaran tidak memiliki pendapat lagi untuk menyekolahkan anaknya. Samsudin mengaku tidak memiliki pekerjaan lain, selain menjadi pengadil lapangan.
"Saya gadaikan untuk biaya menyekolahkan anak. Semoga pak menteri mencabut pembekuan, yang berdampak hebat dan berharap Komnas HAM menindaklanjuti," harap Samsudin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika