REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meminta TNI maupun Polri untuk membantu melakukan penertiban terhadap parkir bahu jalan (on street) di sejumlah wilayah ibu kota.

"Keberadaan parkir liar di Jakarta saat ini masih sangat banyak. Oleh karena itu, saya mengajak TNI maupun Polri untuk membantu menertibkannya," kata Basuki usai mengikuti apel bersama TNI/Polri di Lapangan Makodam Jaya, Cililitan, Jakarta Timur, Senin (27/7).

Menurut pria yang lebih akrab disapa Ahok sehari-hari itu, keberadaan parkir liar di wilayah ibukota sangat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta, terutama dari segi retibusi parkir.

Selama ini, sambung dia, PAD DKI Jakarta dari segi retribusi parkir hanya berkisar antara Rp23 hingga Rp25 miliar setiap tahun. Sedangkan, potensinya diperkirakan bisa mencapai hingga Rp1,8 triliun per tahun.

"Seharusnya, pendapatan kita dari retribusi parkir bisa mencapai Rp1,8 triliun per tahun. Akan tetapi, karena banyaknya parkir liar, jadi banyak kebocoran disana-sini yang akhirnya mengakibatkan PAD kita jadi berkurang," ujar Ahok.

Dia menuturkan apabila target PAD dari retribusi parkir bisa tembus sampai Rp1,8 triliun per tahun, maka pihaknya dapat menyisihkan sekitar Rp200 miliar untuk diberikan kepada petugas lapangan yang membantu dalam penertiban.

Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Panglima Kodam Jaya Mayjen TNI Agus Sutomo mengungkapkan untuk menjaga ketertiban di wilayah ibukota, maka dibutuhkan kekompakan dari berbagai unsur, mulai dari Pemprov DKI, TNI dan Polri.

"Oleh karena itu, kami berharap akan teus tercipta hubungan yang harmonis diantara seluruh unsur tersebut. Dengan demikian, segala permasalahan yang terjadi di lapangan dapat segera diselesaikan," ungkap Sutomo.

Ikuti Whatsapp Channel Republika