REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian BUMN membantah tudingan pihaknya sengaja mengangkat Bos Pemred Obor Rakyat, Velix Venando Wangai, sebagai Komisaris di PT Aneka Tambang (Antam).
"Terkait dengan pemberitaan di beberapa media massa tentang posisi Velix Vernando Wanggai di BUMN PT Aneka Tambang (Antam), dengan ini saya mencoba meluruskan informasi di berbagai media tersebut," kata Sesmen BUMN Imam Apriyanto Putro dalam pernyataan tertulisnya, Selasa (28/7).
Menurut Sesmen BUMN, posisi Velix di Antam sudah ada sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhyono dan bukan posisi baru yang diangkat di era Menteri Rini Soemarno. "Velix Vernando Wanggai mulai menjadi komisaris Antam dalam RUPS 30 April 2013. Pada RUPS tersebut ada dua orang Komisaris yang diganti, yaitu Bambang Brojonegoro dan Burhan Muhammad dan digantikan oleh Robert A Simanjuntak dan Velix Vernando Wanggai," jelasnya.
Dia menjelaskan pada RUPS Antam 31 Maret 2015 Velix Vernando Wanggai bukan dipilih dalam RUPS tersebut melainkan hanya melanjutkan masa kerjanya yang belum berakhir. Imam berharap klarifikasi ini dapat meluruskan pemberitaan yang seolah menempatkan Kementerian BUMN era Rini yang mengangkat Velix sebagai Komisaris Antam.
"Demikian penjelasan saya, semoga bermanfaat dan bisa meluruskan berita terkait. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih," tutup Imam.
Sebelumnya keberadaan Velix sebagai Komisaris di Antam memicu protes dari sejumlah pihak termasuk politisi partai pendukung Jokowi dan relawan. Bahkan, politikus PDIP Eva Kusuma Sundari mencium ada kecenderungan sabotase pribadi dan kelompok untuk meloloskan agenda di luar agenda presiden, mengingat keberadaan Velix yang merupakan atasan langsung Setiyardi, Pemred Obor Rakyat.
"Bagaimana para individu yang diduga dan sudah dilaporkan terkait kasus Obor Rakyat bisa justru diberikan posisi strategis untuk mengawal Nawacita? Ini di luar akal sehat," kata Eva.