REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal da Transmigrasi, Marwan Jafar mengaku hampir setiap hari ia menerima ratusan laporan mengenai kekeringan. Laporan itu diterimanya baik melalui SMS ke nomor pribadinya hingga ke akun pribadi miliknya di sosial media.
Marwan mengatakan aspirasi masyarakat dari penjuru negeri ini perlu dicari tahu kebenarannya. "Saya sarankan segera cari solusi dan ambil keputusan yang tepat untuk mengatasi masalah ini," katanya, Selasa, (27/7).
Kebijakan tata kelola air dan alam, ujar dia, merupakan solusi jangka panjang yang sudah harus dipikirkan sejak sekarang. Ini perlu dilakukan supaya pada masa mendatang bencana kekeringan bisa diminimalisir.
"Untuk saat ini, saya menyarankan agar segera dimaksimalkan penerapan irigasi, pompa-pompa air. Selain itu juga segera manfaatkan sumber-sumber mata air yang ada," ujarnya.
Ia menjelaskan, di Kabupaten Bekasi saja sejumlah warga sudah mengeluhkan sumur warga dan pertaniannya mulai terancam kering.
"Kawasan-kawasan Industri setempat kemungkinan menyedot air tanah untuk menjalankan produksinya sehingga air tanah warga untuk kebutuhan rumah tangga dan pertaniannya tidak lagi terpenuhi," jelasnya.
Makanya, kata dia, perlu tata kelola air antara industri dengan hajat hidup masyarakat yang juga punya hak memanfaatkan air. Industri jangan diam saja dengan membiarkan kekeringan melanda pedesaan di wilayahnya.
"Pihak swasta harus ikut bertanggung jawab dan terlibat agar kekeringan tidak meluas ke desa lainnya. Ada dana Corporate Social Responbilty (CSR) yang bisa disalurkan untuk pemenuhan sarana dan prasarana mengatasi kekeringan," ujarnya.
