REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie, Idrus Marham, mengatakan Komisi Pemilihan Umum harus mempertimbangkan masalah teknis dalam proses pendaftaran calon pimpinan daerah yang akan berkompetisi dalam pilkada serentak.

"KPU dan KPUD harus bisa mempertimbangkan masalah teknis seperti terkait geografis yang akan menyangkut jarak dan waktu," ujar Idrus di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (28/7).

Menurut Idrus, hal ini lazim terjadi di daerah-daerah pelosok yang terkendala transportasi. Selain itu, permasalahan teknis lainnya adalah mengenai pendaftaran calon oleh partai yang bersengketa seperti Golkar dan PPP, yang dalam pendaftaran calon di KPUD harus dihadiri oleh kedua kubu yang berselisih.

"Misalnya kubu A sudah ada, namun kubu B belum datang. Ini kan sebenarnya sama dan sudah dibicarakan, jadi ya seharusnya diterima saja," tuturnya.

Partai Golkar sendiri membentuk tim 10 untuk menjaring nama-nama yang akan dicalonkan dalam pilkada. Tim itu terdiri dari lima perwakilan kubu Aburizal Bakrie dan lima perwakilan kubu Agung Laksono. Mereka telah menjaring calon-calon kepala daerah di 269 wilayah yang akan melaksanakan pilkada serentak tahun ini.

Dari total 269 daerah itu, Tim 10 telah berhasil menyepakati calon-calon yang akan diusung di 219 daerah. Sisanya yakni di tujuh daerah tidak ada pencalonan, dan 43 lainnya belum mencapai kesepakatan satu nama dan masih dalam diskusi internal kedua kubu Partai Golkar.

"Kami sudah membuat surat keputusan (SK) untuk semua calon di 43 wilayah tersebut. Mudah-mudahan bisa sama dengan Golkar kubu Yorrys Raweyai (kubu Agung Laksono)," tutur Idrus.

Ikuti Whatsapp Channel Republika