Kementerian Agama di tingkat kabupaten/kota bertugas memberikan layanan administrasi, bimbingan teknis pengelolaan, dan melakukan evaluasi. Idealnya, tugas itu diperluas dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat untuk mendorong partisipasi pada penyelenggaraan dan penguatan MDT. Paling tidak, orangtua murid mengarahkan anaknya untuk ikut belajar di MDT, yang di banyak daerah berlangsung pada sore hari.

Pilihan waktu disesuaikan dengan aktivitas murid belajar di lembaga pendidikan formal pada pagi hari. Penyuluhan ini penting karena masih banyak lingkungan di perkotaan atau dusun di pedesaan yang belum memiliki MDT. Tidak sedikit juga MDT yang berjalan sporadis, dalam arti murid yang terdaftar tidak mengikuti aktivitas pembelajaran di MDT secara teratur.

Penyelenggaraan MDT sangat membutuhkan dukungan dari kepala sekolah dan guru agama. Anjuran dari kepala sekolah kepada siswa di tempatnya bertugas merupakan senjata ampuh untuk meramaikan aktivitas belajar di MDT. Selain itu, benturan aktivitas ekstrakulikuler di sekolah dengan waktu belajar siswa di MDT dapat dihindari melalui pengaturan yang bijak dari kepala sekolah. Jika terjadi benturan, tidak sedikit siswa mendahulukan aktivitas sekolah. Dalam konteks ini, spirit keagamaan dan kemampuan mencari jalan keluar yang menguntungkan semua pihak diperlukan

Madrasah diniyah sudah lama dikenal di banyak daerah sekitar empat sampai lima dasawarsa silam. Tetapi kondisinya fluktuatif. Silih berganti, maju mundur. Lagi pula, MDT yang berkembang umumnya baru pada tingkat MI/SD, yakni MDT Ula. MDT Wustha untuk MTs/SMP dan Ulya untuk MA/SMA/SMK masih sangat terbatas. Pengembangan ke arah ini memerlukan terobosan. Satu dua pemerintah kabupaten/kota telah membuat Peraturan Daerah untuk mengoptimalkan peran MDT dalam pembinaan agama bagi siswa. Ini patut diapresiasi dan dicontoh oleh daerah lain.