REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Negara, dalam hal ini pemerintah, perlu melindungi pekerja PT Jakarta International Container Terminal (JICT) dari aksi sewenang-wenang Dirut PT Pelindo II RJ Lino. Hal itu terkait upaya konstruktif membongkar dugaan pelanggaran undang-undang dan kerugian negara dalam perpanjangan konsesi di pelabuhan petikemas terbesar di Indonesia tersebut oleh Pelindo II kepada Hutchison Port Holdings (HPH).

Terhitung sejak upaya penolakan pekerja soal perpanjangan JICT ke asing, Dirut Pelindo II telah melakukan beberapa aksi kepada karyawan JICT. Tahun lalu 250 orang diangkat menjadi pegawai operator alat di JICT sebagai upaya antisipasi mogok pekerja yang diembuskannya sendiri.

"Mogok ini tidak pernah ada. Kami selalu mengedepankan pelayanan dan pendekatan konstruktif terhadap setiap pelanggaran baik oleh manajemen maupun pemegang saham," ujar Ketua Serikat Pekerja PT JICT Nova Hakim kepada wartawan, kemarin.

Dua pekan lalu, kata dia, Lino berupaya menurunkan atribut merah putih di kantor JICT dengan membawa orangpreman. "Upaya ini berhasil kami gagalkan. Atribut merah putih ini bentuk protes damai atas konsesi yang merugikan Republik. Pelayanan pun tetap bagus. Silakan lihat footage-nya di beberapa TV yang meliput," ungkap Nova.

Diua melanjutkan, Federasi Serikat Pekerja Transport Internasional (ITF) siap memberikan dukungan solidaritas internasional kepada Pekerja JICT dalam upaya menolak perpanjangan konsesi pengelolaan terminal petikemas paling efisien di Indonesia kepada pihak asing.

“Solidaritas secara besar-besaran itu untuk melindungi pekerja dari tindakan negatif kepada serikat pekerja JICT yang dilakukan oleh pihak perusahaan,” kata Ketua ITF Asia Pasifik Hanafi Rustandi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika