Rabu 29 Jul 2015 12:43 WIB

Menkeu Pamer Kualitas Belanja Pemerintah pada Investor Singapura

Rep: Satria Kartika Yudha/ Red: Satya Festiani
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro.
Foto: Republika/Agung Supriyanto
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro memamerkan betapa produktifnya anggaran pemerintah Indonesia saat menghadiri Investor Forum Singapura, di Hotel Shangrila Singapura.

Di hadapan para investor, Bambang mengatakan pemerintah Indonesia mengedepankan kualitas belanja dalam APBN Perubahan 2015. Salah satunya dengan menghemat anggaran subsidi BBM Rp 211,3 triliun untuk direalokasikan ke pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan sosial.

Selain itu, tambah Bambang, anggaran infrastruktur dan pangan untuk pertama kalinya lebih besar dari subsidi energi. “Anggaran infrastruktur naik 63,2 persen dari Rp 178 triliun dalam APBN 2014 menjadi Rp 290 triliun,” kata Bambang melalui keterangan tertulisnya, Rabu (29/7).

Dijelaskan Bambang, relokasi subsidi BBM dari anggaran infrastruktur digunakan untuk pembangunan jalan baru sepanjang 2.650 km, jalan tol 1.000 km, pemeliharaan jalan 46.770 km, rel kereta api 2.159 km, rel dalam kota 1.099 km, pembangunan 24 pelabuhan baru, pengembangan 59 pelabuhan, dan pembangunan 15 bandara baru serta perluasan 20 bandara.

Dalam kesempatan itu, Bambang meyakinkan para investor bahwa perlambatan ekonomi Indonesia yang pada kuartal I hanya tumbuh 4,7 persen bersifat sementara. Ekonomi akan tumbuh lebih kencang pada kuartal tersisa karena meningkatnya belanja pemerintah.

"Bloomberg composite memproyeksi ekonomi Indonesia akan tumbuh dalam tiga kuartal berikutnya," tambah Bambang. Rincianya yakni 5 persen pada kuartal II dan masing-masing 5,4 persen pada kuartal III, IV.

Pemerintah sudah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menstimulus pertumbuhan. Beberapa diantaranya membentuk tim evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran/TEPRA, revisi tax allowance, pembebasan visa untuk 30 negara. Selain itu juga merevisi tarif bea masuk dan menaikkan pendapatan tidak kena pajak (PTKP).

Bukan hanya itu, pemerintah juga sedang mengebut regulasi untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, memperkuat kerjasama skema PPP dan non-PPP untuk pembangunan infrastruktur. "Ada juga revisi tax holiday, subsidi bunga KUR untuk UKM, dan insentif pajak untuk industri perkapalan,” jelas Bambang.

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement